Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Info Bappebti Blokir 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal
Blog Article
Aldison juga menegaskan bahwa setiap entitas yang melakukan perdagangan berjangka komoditi di Indonesia harus memiliki izin dari Bappebti. Jika tidak, Bappebti akan mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, jumlah saham dari suatu perusahaan terbatas sampai jumlah saham yang telah diterbitkan dan beredar dipasar modal Ketiga, Kontrak berjangka berakhir pada tanggal tertentu di masa yang akan datang dan apabila seorang pembeli dan seorang penjual memutuskan untuk melikuidasi posisi masing-masing, kontrak tersebut dihentikan eksistensinya. Berlawanan dengan itu, saham tetap dapat diperdagangkan secara terus-menerus, kecuali perusahaan mengalami kebangkrutan, beli sahamnya sendiri kembali, atau adanya reverse stock break up. Keempat, margin adalah suatu kata yang mungkin membingungkan banyak investor pada saat ini sebab artinya beda sama sekali di pasar berjangka dengan di pasar modal. Jika Anda berinvestasi dalam saham, artinya margin adalah meminjam uang
Akta pendirian Perseroan Terbatas yangtelah disahkan oleh Menteri Kehakiman ; b. Daftar nama pemegang saham ; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; d. Rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan rencana pengaturan dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun ; e. Neraca pembukuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ; f. Daftar nama komisaris dan direksi ; g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah; 23
Bursa berjangka di Indonesia sangat potensial untuk memperdagangkan kontrak-kontrak komoditi yang banyak di hasilkan Indonesia seperti berjangka kayu lapis, minyak mentah (jenis minas), termasuk juga kontrak keuangan seperti Indeks Saham dan Obligasi sangat potensial untuk diperdagangkan.
Harga komoditas tergantung dari banyaknya permintaan serta penawaran dari pasar. Fluktuasi harga audah menjadi risiko yang umumnya dirasakan oleh para pelaku perdagangan komoditas.
wajib membeli dengan harga penyelesaian yang telah disepakati. Apabila kontrak berjangka dilakukan dengan cara penyelesaian tunai ( tanpa penyerahan barang) maka pelaku perdagangan berjangka yang mengalami kerugian wajib untuk mentransfer sejumlah uang tunai kepada pelaku perdagangan yang memperoleh keuntungan. Kontrak berjangka dengan penyerahan tunai hanya diperbolehkan kalau harga penyelesaian aset acuan sudah dapat diterima umum seperti misalnya harga saham yang diperdagangkan di bursa saham.
Krisis ekonomi dan keuangan mereposisikan urgensi akan bursa berjangka di Indonesia yang sudah sangat telat dibanding negara lain yang telah memulai perdagangan sejak abad yang lalu. Akibat kendala diatas maka sosialisasi akan perlunya pasar berjangka mendapatkan informasi lebih lanjut menjadi terabaikan.one
Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
Daluwarsa adalah saat waktu harga akhir dari kontrak berjangka ditetapkan. Untuk kebanyakan kontrak berjangka indeks
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku,” papar Aldison.
Jadi dengan demikian, harga kontrak berjangka pada kenyataannya bermacam-macam tergantung lingkaran arbitrasi yang melingkupi harga teoritis. Oleh karena itu rumusan diatas umumnya digunakan untuk kontrak berjangka indeks saham, kontrak berjangka oobligasi, dan kontrak berjangka komoditi dengan penyerahan fisik saat panen (seperti
“Kami berharap adanya kolaborasi antara Bappebti dan masyarakat dalam memberantas aktivitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Semakin banyak kolaborasi yang terjalin, semakin ideal pula upaya pemberantasan yang dilakukan,” jelas Kasan.
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Aldison.
Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkahhukum sesuai peraturan yang berlaku”, lanjut Aldison tegas.